Lampung Timur, Kemenag (Humas) — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Sosialisasi Penyuluhan Hukum, Selasa (17/11/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kepala Kantor Kemenag Lampung Timur, Rokhman, menyampaikan
bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar pemenuhan administrasi kelembagaan,
melainkan upaya membangun sinergi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi
berjalan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, cakupan tugas Kementerian Agama
yang meliputi pelayanan keagamaan, pendidikan madrasah, hingga pengelolaan
program dan anggaran negara memerlukan dukungan serta pemahaman hukum yang
baik.
“Kerja sama ini tidak hanya kita manfaatkan ketika persoalan
hukum telah terjadi, tetapi justru menjadi sarana untuk melakukan
langkah-langkah pencegahan sejak dini. Lebih baik kita melakukan mitigasi
risiko daripada menghadapi persoalan hukum di kemudian hari,” ungkap Rokhman.
Ia juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas harus dilandasi integritas,
kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. “Kerja sama ini bukan untuk
membuat ASN takut mengambil keputusan, melainkan agar setiap keputusan dan pelaksanaan
tugas dilakukan secara tepat, terukur, memiliki dasar hukum, dan dapat
dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Saptono, menyampaikan
bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam
memperkuat sinergi kelembagaan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional, akuntabel, transparan, serta berlandaskan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya
menjalankan tugas di bidang pidana, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Melalui MoU ini, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Lampung Timur siap memberikan dukungan hukum kepada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya berharap MoU ini
tidak berhenti pada dokumen administrasi saja, tetapi dapat diimplementasikan
melalui koordinasi dan kerja sama yang berkesinambungan,” ujarnya.
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan
hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta bentuk kerja sama lainnya
dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
Melalui kerja sama ini, diharapkan penanganan dan penyelesaian persoalan hukum
di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar
pengadilan, dapat berjalan lebih efektif.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri, bersama jajaran, serta Kepala Kantor Kemenag Lampung Timur, Rokhman, beserta para Kepala Seksi, pimpinan satuan kerja madrasah dan KUA, serta unsur organisasi profesi dan pemangku kepentingan di lingkungan Kemenag Lampung Timur, di antaranya Pokjawas, Pokjaluh, dan IPARI. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai aspek hukum sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja.
