Search

Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, Kemenag Lampung Timur Eratkan Kerja Sama dengan Kejari

Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, Kemenag Lampung Timur Eratkan Kerja Sama dengan Kejari

Lampung Timur, Kemenag (Humas) — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Sosialisasi Penyuluhan Hukum, Selasa (17/11/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).


Kepala Kantor Kemenag Lampung Timur, Rokhman, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar pemenuhan administrasi kelembagaan, melainkan upaya membangun sinergi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, cakupan tugas Kementerian Agama yang meliputi pelayanan keagamaan, pendidikan madrasah, hingga pengelolaan program dan anggaran negara memerlukan dukungan serta pemahaman hukum yang baik.

“Kerja sama ini tidak hanya kita manfaatkan ketika persoalan hukum telah terjadi, tetapi justru menjadi sarana untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Lebih baik kita melakukan mitigasi risiko daripada menghadapi persoalan hukum di kemudian hari,” ungkap Rokhman. Ia juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas harus dilandasi integritas, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. “Kerja sama ini bukan untuk membuat ASN takut mengambil keputusan, melainkan agar setiap keputusan dan pelaksanaan tugas dilakukan secara tepat, terukur, memiliki dasar hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.


Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Saptono, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi kelembagaan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, serta berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya menjalankan tugas di bidang pidana, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Melalui MoU ini, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur siap memberikan dukungan hukum kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya berharap MoU ini tidak berhenti pada dokumen administrasi saja, tetapi dapat diimplementasikan melalui koordinasi dan kerja sama yang berkesinambungan,” ujarnya.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta bentuk kerja sama lainnya dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui kerja sama ini, diharapkan penanganan dan penyelesaian persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dapat berjalan lebih efektif.


Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri, bersama jajaran, serta Kepala Kantor Kemenag Lampung Timur, Rokhman, beserta para Kepala Seksi, pimpinan satuan kerja madrasah dan KUA, serta unsur organisasi profesi dan pemangku kepentingan di lingkungan Kemenag Lampung Timur, di antaranya Pokjawas, Pokjaluh, dan IPARI. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai aspek hukum sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja.