Search

Sinergi Pembangunan dan Keagamaan, Kepala KUA Batanghari Nuban Hadiri Musrenbang Desa Kedaton I

Sinergi Pembangunan dan Keagamaan, Kepala KUA Batanghari Nuban Hadiri Musrenbang Desa Kedaton I

BATANGHARI NUBAN (Humas) — Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban, M. Fahruddin, menunjukkan komitmennya dalam mendukung sinergi antara pemerintah desa dan instansi keagamaan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kedaton I, Selasa (10/11/2026).

Bertempat di Balai Desa Kedaton I pukul 13.30 WIB, giat strategis ini turut dihadiri oleh Camat Batanghari Nuban, jajaran Forkopimcam, serta para Kepala UPTD, Dinas, dan Instansi terkait.

Dalam forum tersebut, M. Fahruddin menyatakan dukungan penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kedaton I. Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan empat poin penting kepada masyarakat dan perangkat desa:

  • Tertib Administrasi Majelis Taklim: Mengajak seluruh pimpinan majelis taklim agar segera mendaftarkan lembaganya ke Kementerian Agama. Legalitas ini ditandai dengan kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim yang tertib administrasi.
  • Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif: Mendorong pengelolaan tanah wakaf secara produktif, khususnya lahan pertanian yang ada. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat serta membantu pengentasan kaum dhu'afa.
  • Pencegahan Perkawinan Anak: Mengajak para penyuluh agama dan kader kesehatan desa untuk berkolaborasi secara masif mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak di tengah masyarakat.
  • Wajib Bimbingan Perkawinan (Bimwin): Menegaskan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah hal yang wajib. Setiap calon pengantin diminta untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak KUA sebelum melangsungkan akad nikah.

Kehadiran KUA dalam Musrenbang ini menjadi wujud nyata bahwa pembangunan desa tidak hanya mencakup infrastruktur fisik dan sosial, tetapi juga penguatan fondasi keagamaan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. mf73**)