Search

Safari Ramadan di Lampung Timur, Wagub Jihan Dorong UMKM Naik Kelas dengan Sertifikat Halal

Safari Ramadan di Lampung Timur, Wagub Jihan Dorong UMKM Naik Kelas dengan Sertifikat Halal

Lampung Timur (Humas) - Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha menjadi salah satu momentum penting dalam kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Selasa (3/3/2026). Langkah ini dinilai strategis dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk lokal.

Sertifikat halal tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, didampingi Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, Marwansyah, serta Plt. Kepala KUA Mataram Baru, Harik Anhar.

Sertifikasi halal tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan adanya sertifikat halal, produk yang dihasilkan memperoleh jaminan kehalalan yang diakui secara resmi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat posisi produk di tengah persaingan pasar.

Bagi pelaku usaha, kepemilikan sertifikat halal dapat membuka peluang kemitraan yang lebih luas, termasuk akses ke pasar ritel modern dan distribusi yang lebih besar. Selain itu, legalitas usaha yang semakin tertata turut mendorong peningkatan kualitas produksi dan tata kelola usaha yang lebih profesional.

Keterlibatan Kementerian Agama melalui KUA dan pendamping halal di tingkat kecamatan juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Pendampingan yang dilakukan membantu pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya standar halal dalam rantai produksi.

Melalui penyerahan sertifikat halal dalam Safari Ramadan ini, penguatan ekonomi berbasis jaminan produk halal diharapkan dapat terus berkembang di Kabupaten Lampung Timur. Upaya tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan.