Lampung Timur (Humas) - Upaya percepatan legalitas rumah ibadah terus dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. Melalui sinergi lintas instansi, penyelenggara Hindu bersama penyelenggara zakat dan wakaf melaksanakan pengecekan kelengkapan berkas rumah ibadah Hindu (pura) di Ruang Kerja Penyelenggara Hindu Kemenag Lampung Timur, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini turut melibatkan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Timur sebagai pihak yang melakukan verifikasi teknis berkas. Sebanyak 27 berkas pura dari empat kecamatan, yakni Pasir Sakti, Gunung Pelindung, Labuhan Maringgai, dan Jabung, diperiksa secara menyeluruh guna memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian data.

Proses pengecekan dilakukan oleh perwakilan BPN, Alkohar Sani, S.M, dengan pengawasan dari Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Lampung Timur, Wayan Narsodi, M.Pd. Kegiatan ini juga didampingi oleh Penyelenggara Hindu Kemenag Lampung Timur, Ida Bagus Suastika, serta Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kusaeni, bersama jajaran staf.

Penyelenggara Hindu Kemenag Lampung Timur, Ida Bagus Suastika, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum rumah ibadah Hindu di Lampung Timur.

“Melalui pengecekan ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh berkas yang diajukan telah memenuhi persyaratan, sehingga proses selanjutnya dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala,” ujarnya.

Senada dengan itu, keterlibatan BPN diharapkan dapat memperkuat validitas data pertanahan, sehingga legalitas pura sebagai rumah ibadah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh proses sertifikasi dan administrasi rumah ibadah Hindu di Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi umat Hindu dalam menjalankan ibadahnya.