Lampung Timur (Humas) — Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu Perdana yang dijadwalkan pada Senin, 21 Juli 2025 di Balai Desa Sribhawono, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (17/07/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kankemenag Lampung Timur, H. Indrajaya, S.Ag., M.A.P., dan diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Lampung Timur serta para operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
Kegiatan virtual ini bertujuan untuk memastikan seluruh kesiapan administratif dan teknis lapangan menjelang sidang isbat yang akan diikuti oleh 197 pasangan suami istri yang belum memiliki dokumen resmi pernikahan secara hukum negara.
Kepala KUA Labuhan Ratu, H. Solihin Panji, M.Sy., bertindak sebagai moderator dan menyampaikan laporan perkembangan persiapan masing-masing KUA, termasuk validasi dokumen dan kesiapan tempat.
Dalam arahannya, H. Indrajaya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor serta tanggung jawab moral seluruh jajaran KUA untuk memastikan layanan yang optimal kepada masyarakat.
“Sidang isbat ini bukan sekadar administrasi hukum, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak sipil warga. Jangan sampai ada satu pasangan pun yang terlewat atau tidak terlayani,” ujarnya.
Kegiatan Isbat Nikah Terpadu akan dipusatkan di Balai Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, dan merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas pernikahan, perlindungan terhadap hak anak, serta memperkuat ketahanan keluarga.
Melalui forum Zoom ini, seluruh Kepala KUA juga diinstruksikan untuk memastikan seluruh dokumen peserta lengkap, mempersiapkan dukungan teknis di lokasi acara, serta melibatkan penyuluh agama dalam proses pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.
Diharapkan, dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, pelaksanaan Sidang Isbat Terpadu Perdana ini dapat berjalan lancar, tertib, dan menjadi model pelayanan terpadu yang humanis serta berkeadilan.
---